Kementerian Pertanian telah mengurangi alokasi pupuk subsidi di tahun 2024 untuk Jawa Timur sebanyak 50 persen. Berkurangnya kuota pupuk bersubsidi dikhawatirkan akan memicu turunnya produksi panen padi. Padahal Kabupaten Jember dan sejumlah daerah di Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nasional.
Menanggapi hal tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Pertanian. Hal ini disampaikan Khofifah saat berkunjung di acara Harlah NU di Jember, Rabu 31 Januari 2024.
Menurutnya mulai September 2023 pemerintah sudah memberikan penambahan pupuk subsidi. Kendati demikian jumlah pupuk yang dibutuhkan dinilai masih jauh dari harapan.
Menurutnya sejumlah daerah akhirnya mulai mencari opsi lain dengan menggunakan pupuk organik seperti di Jember sendiri, Situbondo, Ngawi dan Tuban.
Sebelumnya Khofifah telah mengeluarkan surat keputusan nomor 188 tahun 2023. Dalam keputusan tersebut Jember di tahun 2024 mendapat alokasi pupuk urea subsidi sebesar 37 ribu ton dan pupuk NPK sebanyak 24.257 ton. Jumlah tersebut turun sekitar 50 persen.
Padahal di tahun 2023 lalu Jember masih mendapatkan pupuk urea sebanyak 66 ribu ton dan NPK 38.200 ton.
Sementara itu Ketua Asosiasi Petani Pangan Jatim, Jumantoro menyebut pengurangan kuota pupuk ini dipastikan akan berpengaruh pada produktivitas panen. Petani yang tidak mampu membeli pupuk non subsidi, beberapa memilih dan terjebak menggunakan pupuk abal-abal.
Harga padi pun diprediksi akan terus merangkak naik dan konsumen akan merasakan dampaknya.
Saat ini harga padi kering panen sudah mencapai Rp7000 hingga Rp7.200. Harga tersebut tentu membuat bulog tidak mampu menyerap hasil panen dari petani. Sebab pemerintah telah menetapkan hpp gabah kering panen minimal Rp5000.
Dikhawatirkan ketika bulog tak sanggup menyerap gabah dari petani maka impor akan menjadi pilihan. Menurutnya, HPP gabah harus dinaikkan menjadi Rp6000 hingga Rp6.500 agar Bulog mampu menyerap gabah milik petani.
<<<ulil