Bawaslu Tak Tahu Penyebab Pemkab Jember Tak Segera Setujui NPHD

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan anggaran dari Pemkab jember sebesar Rp35,6 miliar.

Sebab hingga kini Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bawaslu dengan Pemkab Jember belum ditandatangani.

Padahal, DPRD Jember telah mengesahkan perubahan APBD 2023, salah satunya mengalokasikan anggaran kebutuhan Pilkada 2024 untuk KPU dan Bawaslu sebesar 40 persen di tahun ini. Kemudian sisanya akan dicairkan di tahun anggaran 2024.

Ketua Bawaslu Jember, Sanda Aditya Pradana mengatakan, lembaganya sudah mengurus NPHD sejak tahun 2021. Hal ini disampaikan Aditya usai melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD Jember, Kamis 16 November 2023.

Terbaru, pihaknya sudah rapat bersama provinsi untuk rasionalisasi anggaran, dari Rp 42,1 miliar, menjadi Rp35,6 miliar.

Kemudian pada tanggal 8 November 2023, Bawaslu Jember sudah berkirim surat ke Bangkesbanpol Jember untuk permohonan audiensi membahas penandatanganan NPHD, namun hingga kini Bawaslu Jember belum mendapatkan respons. Aditya pun mengaku tidak mengetahui penyebab Pemkab Jember tidak segera menyetujui NPHD.

Berbeda dengan Bawaslu, KPU Jember sendiri sudah melakukan penandatanganan NPHD dengan Pemkab Jember pada Kamis 9 November 2023 lalu. Kini Bawaslu Jember masih berupaya menjalin komunikasi agar dana hibah untuk kebutuhan Pilkada 2024 di lembaganya bisa segera diproses.

<<<<ulil

(171 views)