DPRD Jember Minta Seluruh Belanja Wajib Tahun 2024, Dianggarkan Dalam APBD Awal

Pimpinan DPRD Jember, meminta seluruh belanja wajib seluruh OPD Pemkab Jember di tahun 2024 segera dianggarkan dalam APBD.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember, Dedy Dwi Setiawan usai rapat koordinasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, Selasa sore, 31 Oktober 2023.

Dia menjelaskan jangan sampai penganggaran belanja wajib tahun 2023 terulang di tahun 2024. Seperti belanja gaji ASN dan P3K, di lingkungan Dinas Pendidikan yang dianggarkan hanya 10 bulan. Sisanya 4 bulan, dianggarkan pada perubahan APBD tahun 2023 lalu.

Untuk itu dia meminta jangan sampai ada  belanja wajib lagi yang dianggarkan dalam perubahan APBD, karena hal ini akan mempengaruhi realisasi program pada OPD lainnya. Seperti gaji ASN dan P3K, harus dianggarkan penuh selama 14 bulan.

Selain itu, Pemkab Jember diminta untuk menekan defisit anggaran. Sebab, pihaknya tidak bisa memastikan besaran SILPA APBD tahun 2023 dan besaran transfer dari pemerintah pusat. Pemkab diminta jangan meraba-raba pendapatan tersebut, yang dikhawatirkan tidak bisa menutupi defisit.

Meski demikian Deddy, masih belum bisa menyebutkan kepastian angka proyeksi APBD tahun 2024. Sebab, kepastian angka tersebut, akan disampaikan dalam sidang paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2024 nanti malam.

<<<hafid

(193 views)