Harus Tersedia, Belanja Wajib dalam  Perubahan APBD 2023 Sebesar Rp 177 Miliar

Pemkab Jember diminta menyediakan anggaran wajib sebesar Rp 177,8 milyar, dalam perubahan APBD tahun 2023.
 
Hal ini terungkap dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) oleh Banggar bersama TAPD Pemkab Jember pada Rabu sore 6 September 2023.
 
Ketua  Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Muhammad Itqon Syauqi mengatakan, Banggar meminta TAPD memaparkan belanja wajib, yang harus tersedia pada tahun ini, yakni dana Pilkada sebesar 40 persen.
 
Dana tersebut harus tersedia untuk KPU dan Bawaslu sejumlah Rp 58,6 miliar, gaji ASN sebesar Rp 10,6 miliar, gaji P3K Rp 65,1 miliar serta gaji non ASN Rp 27,4 milyar.
 
Kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 1,9 miliar, insentif GTT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2,6 miliar, dna kelurahan Rp 4,5 miliar serta dana BPJS Ketenagakerjaan Kesehatan Rp 500 juta.
 
Sehingga total anggaran yang harus tersedia tersebut, sebesar p 177,8 miliar. Dalam kesempatan tersebut, Banggar kembali mengingatkan agar dana insentif untuk guru ngaji juga harus tersedia.
     
Kini Banggar masih meminta waktu untuk mempelajari KUPA-PPAS tahun 2023, yang diajukan eksekutif, sebelum finalisasi anggaran.
 
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Jember, Hadi Sasmito menyampaikan bahwa anggaran wajib tersebut dipastikan aman. Semua diperoleh dari pemangkasan anggaran sejumlah OPD. (Hafid)

(121 views)