Pelepasan Kawasan GOR PKSPO ke BPN Tuai Protes, DPRD dan Bupati Buka Opsi Lahan Lain

Setelah pelepasan kawasan GOR PKSPO untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember menuai protes, Pimpinan DPRD menggelar pertemuan dengan Bupati Jember Hendy Siswanto. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, termasuk opsi lahan lain.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, dalam pertemuan dengan Bupati Jember, ada empat hal yang menjadi kesepakatan. Pertama berkaitan dengan penangguhan pelepasan kawasan GOR PKSPO untuk BPN Jember. DPRD dan Bupati sepakat menunggu pandangan ahli terkait pelepasan lahan tersebut.

Selain itu, DPRD bersama Bupati Jember juga akan meminta pandangan hukum sekaligus meminta pendampingan Aparat Penegak Hukum. Bahkan juga muncul pilihan lahan selain GOR PKSPO.

Selanjutnya, DPRD dan Bupati Jember juga berjanji mengintensifkan sosialisasi terkait peran BPN dalam pembangunan ekonomi dan sertifikasi lahan, termasuk penyelesaian konflik lahan. Halim menilai, sosialisasi tentang peran BPN ke masyarakat sejauh ini masih rendah. Sehingga wajar jika ada masyarakat yang tidak mengetahui peran dan fungsi BPN.

Diberitakan sebelumnya, pelepasan aset milik Pemkab Jember di kawasan GOR PKSPO ke BPN Jember ditangguhkan. Hal itu menyusul temuan dokumen bahwa kawasan tersebut termasuk Ruang Terbuka Hijau atau RTH.

(75 views)