Buntut PHK Massal Pekerja Cerutu, Disnakertrans Bakal Panggil PT. PMP

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jember dalam waktu dekat akan memanggil PT. Penyelesaian Masalah Property (PMPM). Hal ini buntut setelah pabrik cerutu itu melakukan PHK terhadap ratusan pekerjanya.

Kepala Disnakerstrasn Jember Bambang Rudianto mengatakan, pihaknya telah menerima audiensi 20 orang perwakilan eks pekerja PT. PMP, pada Senin, 05 September 2022 kemarin. Dalam audiensi itu, diketahui bahwa ratusan pekerja itu di PHK secara sepihak, atau tanpa sosialisasi sebelumnya.

Tidak hanya itu, eks pekerja yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan itu merasa ada hak-hak mereka yang belum diberikan oleh pihak perusahaan. Sementara, informasi sementara yang diterima oleh Disnakertrasns Jember, pihak perusahaan terpaksa memutus hubungan kerja dengan ratusan karyawannya, karena imbas dari perang antara Rusia dan Ukraina, yang juga menarik Amerika untuk terlibat di dalamnya.

Pihak perusahaan mengaku sudah sejak dua tahun intensitas ekspor cerutu mengalami penurunan. Hal itu berimbas kepada keuangan perusahaan, sehingga mau tidak mau harus mengurangi jumlah tenaga kerja.

Sementara, Situ Nur Hidayati, salah satu eks pekerja PT. PMP mengatakan, dirinya bersama ratusan teman satu kantornya sudah mulai waswas, saat perusahaan meminta masuk pagi pada akhir Agustus 2022. Padahal saat itu, dirinya dan ratusan pekerja lainnya sudah kerja sif malam.

Nur Hidayati kemudian dikumpulkan di sebuah ruangan, dengan alasan akan diberikan sosialisasi khusus. Namun, ternyata dirinya bersama puluhan pekerja lainnya diberhentikan.

Mereka diminta menandatangani surat pernyataan pemutusan hubungan kerja. Dalam surat itu, mereka mendapat pesangon 4,9 juta rupiah dan tunjangan cuti 300 sampai 800 ribu rupiah.

Namun, belakangan para dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) itu merasa pihak perusahaan melakukan PHK sepihak. Bahkan, ada hak-hak pekerja yang belum diberikan, yakni tunjangan pekerjaan berdasarkan perjanjian awal dan uang iuran 5000 per bulan yang tidak jelas peruntukannya.

(78 views)