Penataan SOTK 2021 Kewenangan Bupati Terpilih

Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo, mengaku tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penataan birokrasi sesuai SOTK 2021. Dirinya hanya bisa melaksanakan surat gubenur Januari lalu terkait pengembalian jabatan, sedangkan untuk SOTK 2021 akan dilaksanakan oleh bupati terpilih.

Hadi menjelaskan, yang dilakukannya Senin kemarin hanya melaksanakan perintah mendagri dan gubenur, untuk mengembalikan jabatan plt ke posisi masing-masing. Sehingga SOTK yang dipakai merupakan SOTK 2016, karena saat surat perintah gubenur tersebut terbit SOTK 2021 belum disetujui.

Persetujuan SOTK 2021 baru turun hari Senin kemarin, sehingga yang akan melaksanakan penataan birokrasi sesuai SOTK 2021 adalah bupati terpilih setelah pelantikan nanti.

Sebagai Plh bupati dengan masa jabatan tidak lebih dari 10 hari tersebut lanjut Hadi, dirinya diperintahkan oleh gubenur untuk melakukan normalisasi birokrasi sesuai aturan yang berlaku. Ini perlu dilakukan sebagai pintu masuk bagi bupati terpilih, agar usai dilantik nanti bupati terpilih tidak direpotkan dengan urusan birokrasi, tetapi bisa langsung menjalankan roda pemerintahan.

 

(43 views)