Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai, banyaknya pejabat pemkab Jember di demisionerkan, patut diduga sengaja dilakukan untuk menghancurkan birokrasi. Halim mengajak seluruh ASN menolak kebijakan tersebut.
Penunjukan Plt dengan mendemisionerkan pejabat definitif, hingga menyebabkan terjadinya dualisme di banyak OPD merupakan keputusan yang sangat tidak lazim. Halim juga mengaku mendapat informasi, banyak pejabat yang mendapat SK sebagai Plt menolak penugasan tersebut. Tetapi ada juga yang menerima, sehingga di satu OPD terdapat dualisme kepemimpinan
Jika persoalan semacam ini diteruskan, Halim.khawatir akan menjadi preseden buruk, dimana pemerintah daerah melawan pemerintahan diatasnya, baik propinsi maupun pusat. Halim nerharap segera ada solusi dari pemerintah pusat, apalagi saat ini pemerintah pusat sedang melakukan pemeriksaan terhadap bupati.
Lebihbjauh Halim menjelaskan, DPRD Jember menilai proses pengundangan KSOTK 2021 yang dilakukan oleh bupati tidak sah dan batal demi hukum. Karena itu DPRD Jember mengajak seluruh ASN di Jember menolak, sebab jika tidak sama artinya mereka mendukung kebijakan yang tidak sah.
erhasil dibersihkan.
(407 views)