Bawaslu Klarifikasi Plt Bupati dan Sekkab Terkait Pengembalian Jabatan

Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam proses mutasi pejabat, bawaslu Jember memanggil Plt Bupati dan Sekkab untuk melakukan klarifikasi. Demikian disampaikan ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony pusaka.

Thobrony menjelaskan, pihaknya sudah meminta klarifikasi terhadap Plt Bupati Jember zmuqit Arief dan Sekkab Mirfano, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, khususnya dalam.pasal 71 ayat 3 Undang-undang Pilkada tentang mutasi jabatan.

Beberapa hal yang ditanyakan lanjut Thobroni, diantaranya terkait ijin Mendagri. Sebab dalam pasal 71 Undang-Undang Pilkada menyebutkan, 6 bulan sebelum pelaksanaan pilkada dilarang melakukan mutasi, kecuali atas iji kemendagri. Hasil klarifikasi tersebut nantinya akan menjadi kajian Bawaslu, apakah perlu dilakukan klarifikasi lebih dalam atau dirasa sudah cukup.

Diberitakan sebelumnya, Plt Bupati Jember dilaporkan oleh masyarakat atasnama Thamrin ke Bawaslu Jember, atas dugaan pelanggaran Undang-undang Pilkada. Sebab Plt Bupati melaksanakan perintah mendagri untuk, untuk melakukan pengembalian sesuai SOTK 2016. Akibat perintah tersebut 367 orang pejabat yang dimutasi tahun 2018 lalu, dikembalikan ke jabatan semula.

(271 views)