Pendamping PKH dan TKSK Diminta Tidak Terlibat Politik Praktis

Komisi D DPRD Jember minta pendampimg PKH dan TKSK tidak ikut politik praktis, dengan mengarahkan penerima manfaat untuk memilih calon tertentu. Hal ini fisampaikan komisi D dalam hearing bersama dinsos dan koordinator PKH dan TKSK Kamis siang.

Sekretaris komisi D DPRD Jember Nur Hasan mengatakan, komisi D banyak menerima informasi, di beberapa daerah ditemukan oknum fasilitator bantuan sosial, berkampamye untuk mengarahkan masyarakat khususnyanpenerima manfaat, untuk memilih salahsatu paslon tertentu.

Cara-cara yang dipakai bervariasi, mulai dari mendatangi warga dengan menggunakan atribut kampanye paslon, ada juga yabg secara terang-terangan meminta masyarajay memilih paslon tertentu dalam pilkada 9 Desember mendatang. Nur hasan minta jika terbukti, Dinsos memberikan sanksi tegas.

Sementara koordinator pendamping PKH Jember Otong Muji Nugroho, mengaku sudah mendapat intruksi agar para pendamping PKH tidak ikut-ikutan dalam politik praktis. Karena itu pihaknya siap jika saat penyaluran bantuan dilakukan pengawasan melekat.

Namun yang juga perlu dipahami lanjut Muji, untuk kabupaten Jember PKH hanya mengaver 105 ribu bantuan. Diluar jumlah tersebut bukan menjadi kewenangan pendamping PKH.

(263 views)