Ada Ruang Gelap Dalam Proses Pengesahan Omnibus Law

Pengamat komunikasi politik Universitas Jember Mohammad Iqbal menilai, ada ruang gelap dalam proses pengesahan undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law. Ruang gelap tersebut berupa tidak adanya uji publik, sebelum undang-undang tersebut disahkan.

Menurut Iqbal, dalam proses pembuatan undang-undang mestinya ada tahapan uji publik, dimana masyarakat yang akan terdampak atas aturan tersebut bisa memberikan kritik dan saran. Tahapan inilah yang disebut ruang gelap, sehingga wajar ketika tiba-tiba disahkan oleh DPR, gelombang aksi penolakan masyarakat cukup besar.

DPR lanjut Iqbal, mengklaim bahwa draft Omnibus Law ini sudah disiarkan dimedia televisi dan media sosial. Tetapi bagi akademisi, penyiaran tersebut hanya merupakan penyampaian informasi, tetapi bukan merupqkan pelibatan publik dalam proses pembuatan undang-undang.

Iqbal khawatir ruang gelap ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui, ada pasal-pasal yang disisipkan dan merugikan publik, atau justru sebaliknya ada pasal yang menguntungkan, tetapi publik tidak mengetahuinya. Dengan demikian bisa disimpulkan, gelombang aksi penolakan akibat ada tahapan yang tidak dilaksanakan.

(280 views)