Bupati dan Wabup Belum Lunasi Kelebihan Bayar Insentif PAD

 

Meski sesuai aturan batas waktu pelaksanaan rekomendasi BPK selama 60 hari, hingga saat ini bupati dan wakil bupati Jember belum melunasi pengembalian kelebihan bayar insentif pendapatan asli daerah. Dalam LHP BPK bupati wajib mengembalikan 500juta lebih, sedangkan wakil bupati wajib mengembalikan 200 juta rupiah.

Kepala badan Pendapatan daerah Ruslan Abdul Gani dalam hearing bersama komisi C DPRD Jember Senin siang menjelaskan, dalam LHP BPK Terdapat 3 temuan kelebihan bayar Insentif tahun 2019 yang wajib dikembalikan, yakni bupati 500 juta, wabup 200 juta dan bapenda 400 juta.

Bapenda menurut Ruslan, sudah melunasi seminggu setelah LHP BPK turun bulan Juni lalu. Untuk bupati sejauh ini sudah mengembalikan 120 juta, sedangkan wakil.bupati mengembalikan 105 juta. Hingga saat ini Ruslan mengaku masih terus berupaya menagih kepada bupati dan wakil bupat, agar segera melunasi kelebihan bayar tersebut.

Sementara ketua komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menilai, bupati dan wakil bupati memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat, karena tidak mematuhi aturan. Padahal jika dalam waktu 60 hari rekomendasi BPK tersebut tidak dilaksanakan, dapat menimbulkan dampak hukum.

Rekomendasi yang sama berupa pengembalian lanjut David, sebelumnya juga pernah terjadi di DPRD Jember. Namun saat itu seluruh anggota dewan langsung mengembalikan 1 bulan setelah LHP BPK Turun.

David minta Bapenda menagih lagi agar segera dilunasi, mengingat masa jabatan bupati dan wakil bupati hanya tinggal beberapa bulan lagi. Jangan sampai gara-gara tidak melaksanakan rekomendasi BPK, akan menimbulkan persoalan hukum karena muncul kerugian negara.

 

 

 

(280 views)