Faida Nilai Sanksi Terhadap Dirinya Bermuatan Politik

Bupati Jember Faida menganggap sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap dirinya merupaka konsekuensi politik di tahun politik Kabupaten Jember. Demikian yang disampaikan Faida menanggapi sanksi tidak diberikan hak keungannya sebagai bupati Jember beberapa waktu lalu.

Menurut Faida, Bupati merupakan sebuah jabatan polik yang sudah pasti memiliki konsekuensi politik di dalamnya. Termasuk sanksi tidak diberikan hak keungannya selama enam bulan terhadap dirinya, merupakan konsekuensi politik di tahun politik yang harus diterimanya selaku pemimpin Jember.

Yang jelas lanjut Faida, meski pada akhirnya di tahun 2020 ini Jember tidak memilik APBD, pihaknya tetap berupaya menggunakan perkada agar hak rakyat Jember tidak tersandera. Bagi Faida, dengan tidak membahas KUA PPAS dan APBD 2020 DPRD sudah menyandera hak rakyat.

Untuk APBD 2020 lanjut Faida, pihaknya memastikan sudah mengajukan tepat waktu di minggu kedua bulan Juli. Namun meski tepat waktu, hingga saat ini belum dibahas oleh DPRD.

Diberitakan sebelumnya,Bupati Jember akhirnya dijatuhi sanksi administratif, berupa tidak diberikan seluruh hak-haknya sebagai bupati. Hal ini merupakan sanksi atas keterlambatan APBD Jember tahun 2020, yang menurut penilaian pemerintah pusat dan provinsi sepenuhnya akibat kesalahan bupati.

(277 views)