Bupati Masih Berpotensi Dijatuhi Sanksi Lagi Terkait SOTK

Sanksi tidak dibayarkannya hak-hak keuangan bupati, sepertinya bukan merupakan sanksi terakhir. Masih ada potensi sanksi lain terkait SOTK, yang merupakan implikasi terhadap ditolaknya mutasi 611 orang pejabat dilingkunag pemkab Jember oleh kemendagri. Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik universitas Jember Hermanto Rohman.

Hermanto menjelaskan, sanksi berupa tidak diberikannya hak-hak keuangan bupati selama 6 bulan kedepan, merupakan sanksi atas keterlambatan APBD. Sedangkan terkait SOTK, ada larangan melakukan mutasi yang tertuang dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Sehingga ketika akan melakukan mutasi, bupati harus mendapat ijin tertulis dari kemendagri.

Ternyata belakangan kemendagri menolak usulan mutasi 611 orang pejabat yang diajukan oleh bupati, selain karena bersamaan momentum pilkada, bupati dinilai belum melaksanakan rekomendasi mendagri atas hasil pemeriksaan khusus terkait SOTK. Namun dalam.prakteknya, meski belum mendapat ijin kemendagri, bupati sudah melakukan pengukuhan terhadap pejabat yang dimutasikannya.

Pelanggaran ini menurut Hermanto, berpotensi akan menjadi temuan BPK terhadap hak keuangan ASN yang harus dikembalikan karena cacat hukum. Disisi lain kemendagri bisa jadi akan menjatuhkan sanksi kembali, yang jika merujuk kepada aturan bisa berupa disekolahkan selama 6 bulan.

(441 views)