Sekkab Pastikan BPKAD Tidak Akan Cairkan Hak Keuangan Bupati Sesuai Sanksi Gubenur

Sekkab Jember Mirfano memastikan pihaknya akan mematuhi sanksi yang sudah diberikan oleh Gubernur kepada bupati Jember. Hal ini disampaikan Mirfano ketika menemui komisi C DPRD Jember, saat melakukan sidak di BPKAD Jumat pagi.

Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, Jumat pagi komisi C mengagendakan rapat dengar pendapat, dengan mengundang Bank Jatim, BPKAD, Asisten Bupati dan Sekkab. Tetapi seperti biasanya, dari pemkab tidak ada yang hadir, sehingga Komisi C yang mendatangi kantor BPKAD.

Sayangnya kepala BPKAD Penny Artha Medya tidak ada di tempat, tetapi komisi C ditemui oleh Sekkab Mirfano. David minta kepada Sekkab, untuk memastikan BPKAD mematuhi perintah gubenur, terkait sanksi yang diberikan kepada Bupati Jember.

Kepada Komisi C DPRD Jember Mirfano mengaku sudah memerintahkan kepada OPD terkait, untuk mematuhi perintah gubenur agar tidak mencairkan hak keuangan bupati selama 6 bulan kedepan. Jika BPKAD masih nekat mencairkan, maka akan ada tindakan tegas dari inspektorat.

Sementara kepala Bank Jatim Jember Prihantanto mengatakan, pihaknya dalam hal ini hanya sebagai juru bayar. Artinya jika ada permohonan pencairan dari BPKAD, tidak ada alasan bagi bank jatim untuk menolaknya. Sebab bank jatim tidak memiliki kapasitas untuk menolak atau menerima permohonan pencairan, sepanjang syarat-syarat normatifnya terpenuhi.

(327 views)