3 Anggota Fraksi Nasdem Tolak Tanda Tangan Usulan HMP

47 dari 50 orang anggota DPRD Jember menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP. 3 orang anggota dewan yang menolak tandatangan yakni ketua dan 2 anggota fraksi Nasdem.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jember Gembong Konsul Alam ketika dikonfirmasi menjelaskan, tidak ada intruksi apapun baik dari partai maupun fraksi kepada anggota, terkait rencana DPRD menggunakan Hak menyatakan pendapat. Semua keputusan diserahkan kepada masing-masing anggota sebagai wakil rakyat. Sehingga tidak ada sanksi bagi anggota fraksi nasdem baik yang menandatangani ataupun yang tidak.

Secara pribadi Gembong mengakui tidak ikut tandatangan, karena dirinya merasa masih menjabat sebagai ketua fraksi Nasdem, dimana partainya merupakan pengusung bupati sampai tahun 2021. Sehingga dirinya merasa tidak pantas ikut mengusulkan HMP yang akan berujung kepada pemberhentian bupati. Apalagi usulan HMP sudah ditandatangani 47 anggota dewan, yang artinya sudah lebih dari cukup.

Berbeda dengan Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan yang juga merupakan pengusung bupati justru menjadi inisiator dilakukannya hak interpelasi dan berlanjut kepada hak angket dan hak menyatakan pendapat atau HMP. Menurut ketua fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo, banyak terjadi pelanggaran dan carut marutnya birokrasi menjadi salahsatu pertimbangan, PDI Perjuangan menjadi salahsatu inisiator HMP.

Meski sudah terang benderang pelanggaran yang dilakukan bupati, persoalan pengadaan barang dan jasa serta tata kelola birokrasi yang amburadul, ternyata tidak ada sanksi apapun kepada bupati. Inilah yang kemudian mendorong DPRD terpaksa menggunakan hak terakhirnya yakni HMP.

Informasi yang berhasil dihimpun, paripurna Hak Menyatakan Pendapat rencananya akan digelar tanggal 22 Juli mendatang. Dari paripurna ini kemudian akan diperoleh keputusan DPRD, yang nantinya akan diteruskan kepada Mahkamah Agung.

(396 views)