Dewan Sudah Saatnya Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Hasil mediasi antara bupati dan pimpinan DPRD di kemendagri Selasa kemarin, membuktikan bahwa selama ini sikap DPRD sudah benar. Karena itu ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menilai sudah cukup dewan bersabar, dan saatnya menggunakan hak terakhirnya yakni Hak Menyatakan Pendapat atau HMP.

Itqon menjelaskan, sejauh ini DPRD sudah menjalani 5 kali konsultasi dan 2 kali media dengan kemendagri atau gubernur, untuk menyelesaikan persoalan APBD 2020 yang sampai detik ini belum ditetapkan menjadi perda. Akar persoalannya karena bupati belum melaksanakan rekomendasi Mendagri, untuk mencabut perbup SOTK yang dinilai menyalahi aturan.

Hasil mediasi yang tertuang dalam berita acara dan ditandatangani bersama, kemendagri tetap konsisten bahwa bupati harus mencabut perbup SOTK yang salah. Ini menguatkan bahwa selama ini sikap dewan meminta bupati melaksanakan rekomendasi Mendagri sebelum membahas APBD sudah tepat. Sanksi administratif memurut Itqon menjadi kewenangan gubernur dan Mendagri, namun dewan juga memiliki hak politik terakhir, yakni hak menyatakan pendapat yang sudah saatnya dilakukan.

Dalam berita acara pertemuan di kemendagri menurut Itqon, juga ada iten yang menyebutkan perkada bisa digunakan sebelum perda APBD ditetapkan, dengan besaran maksimal setiap bulan seperduabelas dari anggaran tahun sebelumnya. Namun dalam prakteknya anggaran dikeluarkan oleh pemkab jauh melebihi ketentuan. Ini juga yang menjadi pertimbangan bagi dewan, untuk melakukan hak menyatakan pendapat.

(431 views)