Puluhan aktivis Gerakan Reformasi Jember atau GRJ, Kamis siang mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Jember. Mereka mendesak agar Kepala, Kasi Intel dan Kasi Pidus Kejaksaan Negeri Jember dicopot dari jabatannya.

Koordinator GRJ, Kustiono Musri kepada sejumlah wartawan menjelaskan, pihaknya menengarai setidaknya ada tiga persoalan yang dilakukan Kejaksaan Jember. Yang pertama, Kustiono melihat Kejaksaan Jember masih melakukan pendampingan terhadap Pemkab Jember. Padahal Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah atau TP4D sudah dihapus oleh Kejaksaan Agung sejak bulan November 2019 lalu.

Yang kedua lanjut Kustiono, Kejari, Kasi Intel dan Kasi Pidsus telah melakukan kebohongan publik dengan menyebut kedatangan Bupati Jember Faida ke Kejari beberapa waktu lalu, untuk melihat jalannya persidangan online selaku ketua gugus tugas penangan covid-19. Padahal publik kemudian mengetahui, bahwa Faida datang ke Kejari Jember memenuhi undangan Kajari untuk memediasi pembahasan APBD Jember bersama Ketua DPRD Jember Itqan Syauqi.

Dengan melibatkan diri sebagai mediator antara Bupati Jember dengan Ketua DPRD menurut Kustiono, Kajari sudah masuk ke ranah politik yang bukan tupoksinya. Karena itulah pihaknya mengumpulkan tanda tangan pencopotan Kajari, Kasi Intel dan Kasi Pidsus Kejari Jember untuk selanjutnya akan dikirim ke pemerintah pusat.

Sementara Kasi Intel Kejari Jember Agus Budiarto membantah telah melakukan kebohongan publik terkait kedatangan Bupati Jember ke Kejari Jember. Menurut Agus pada saat itu di hadapan wartawan menyebut salah satu agenda bupati ke Kejari Jember untuk memantau persidangan online dan tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan kasus apapun.

Terkait agenda lain, yakni untuk memediasi mandegnya pembahasan APBD Jember oleh Kajari, dilakukan atas perintah Jaksa Agung. Karena itu jika kemudian ada desakan pencopotan dirinya dari jabatannya, Agus menilai hal tersebut merupakan hak mereka. Yang jelas Agus mengaku pihaknya sudah berupaya bekerja maksimal dan profesional.

(645 views)