Belanja Pegawai Di 13 OPD Senilai 62 Milyar Tidak Sesuai

Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI menilai 35 kegiatan di 13 OPD senilai 62 milyar rupiah dalam APBD 2019 yang dilakukan uji petik, tidak sesuai substansi kegiatan. Mata anggaran untuk belanja pegawai namun anggarannya digunakan untuk honor-honor non pegawai.

Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan, BPK ketika melakukan uji petik di 13 OPD, menemukan adanya 35 kegiatan yang tidak sesuai senilai total 62 milyar rupiah. Diantaranya di bagian humas, DPU Bina Marga serta di BKPSDM. Halim me contohkan di bagian humas misalnya, muncul anggaran uang saku jurnalis senilai 115 juta rupiah.

Sedangkan pada dinas PU Bina Marga terdapat realisasi belanja pegawai, yang anggarannya dipakai untuk uang saku kepada petani. Untuk di BKPSDM anggaran belanja pegawai digunakan untuk honor pelatih dan peserta paduan suara serta pemain elektone senilai 339 juta rupiah. BPK menilai Pemkab Jember kurang cermat dalam melakukan verifikasi rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Diberitakan sebelumnya kabupaten Jember mendapatkan predikat disclaimer, yang merupakan predikat terburuk dalam pengelolaan keuangan negara. Predikat ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan, ketika melakukan uji petik atas penggunaan APBD 2019.

(232 views)