Salah satu catatan penting dalam evaluasi gubernur terhadap rancangan perubahan peraturan bupati, memerintahkan kepada pemkab Jember bersama DPRD tetap segera membahas dan menetapkan APBD 2020.

Namun menurut Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim, pimpinan DPRD termasuk dirinya sendiri sudah membuka diri dan menawarkan kepada bupati, untuk segera membahas APBD 2020. Namun sayangnya menurut Halim, bupati menolak membahas dan bersikukuh akan terus menggunakan peraturan bupati sebagai dasar penggunaan anggaran.

Evaluasi gubernur tersebut lanjut Halim, memang mestinya bersifat wajib untuk dilaksanakan. Namun karena bupati menolak membahas APBD, maka untuk menindaklanjuti evaluasi tersebut DPRD akan berkirim surat kepada Gubernur atas kondisi yang terjadi. Terkait pembahasan APBD 2020 DPRD Jember pasrah kepada gubernur.

Meski sudah memasuki pertengahan tahun anggaran, sampai saat ini kabupaten Jember merupakan saatu-satunya kabupaten di Indonesia yang belum menetapkan APBD 2020. Akibatnya penggunaan anggaran dilakukan dengan menggunakan peraturan bupati, dengan ketentuan hanya boleh digunakan untuk belanja yang bersifat rutin, wajib dan mendesak. Artinya tidak boleh ada anggaran untuk pembangunan sebelum APBD ditetapkan.

(889 views)