Mendagri dan Gubenur Rumuskan Sanksi Terhadap Bupati

Dinilai tidak kooperatif melaksanakan perintah mendagri dan cenderung makar terhadap peraturan perundang undangan, saat ini mendagri dan gubernur sedang merumuskan sanksi terhadap bupati Jember. Demikian disampaikan wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

Menurut Halim, InformasI ini diperoleh ketika pimpinan DPRD Jember dan beberapa pejabat pemprov Jawa Timur, menghadiri rapat yang dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Direktur Otonomi Daerah di Jakarta beberapa waktu lalu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan tim dari inspektorat Jenderal kemendagri, bupati dinilai melakukan pelanggaran dalam penataan birokrasi. Mendagri juga sudah berkirim surat kepada gubernur yang diteruskan kepada bupati, memerintahkan agar bupati mencabut 15 SK dan 30 perbup SOTK dengan batas waktu 14 hari setelah surat diterima. Namun Nyatanya sampai saat ini perintah tersebut belum dilaksanakan.

Sebelumnya akibat belum ditetapkannya APBD Jember tahun 2020, dirjen bina keuangan daerah dan direktur otonomi daerah kementerian dalam negeri, memanggil bupati, pimpinan DPRD Jember, kabiro hukum pemprov dan kepala BPKAD Pemprov Jawa Timur untuk melakukan rapat koordinasi. Namun sayangnya hanya bupati yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

(1,173 views)