Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerindra, mendesak bupati Jember Faida menghormati dan melaksanakan rekomendasi Mendagri, Untuk mencabutb15 surat keputusan dan 30 peraturan bupati tentang SOTK yang dinilai menyalahi aturan.
Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaedi mengatakan, fraksi PKB sejak lama mengkritisi kebijakan bupati dalam melakukan penataan birokrasi, yang kerap mengabaikan aturan. Sebab penataan birokrasi yang salah bukan hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga menyangkut nasib para pejabat yang diperintahkan untuk menduduki posisi yang salah.
Karena itu PKB secara kelembagaan sudah memerintahkan legislatornya di DPRD Jember, untuk menggunakan hak-haknya. Pada prinsipnya menurut Ayub, PKB siang menggunakan seluruh hak dewan, baik hak interpelasi, hak angket ataupun hak menyatakan pendapat.
Hal senada diungkapkan ketua DPC Gerindra Jember HM. Satib. Menurut Satib suratbrekomendasi Mendagri yangbkemudian diteruskan oleh gubernur kepada bupati Jember, menunjukkan bahwa kebijakan bupati melanggar aturan. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi bupati untuk tidak melaksanakannya. Untuk itu dirinya sudah mengintruksikan kepada fraksi gerindra, agar menggunakan hak-hak yang dimiliki.
(633 views)