Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia ADIPSI meminta pemerintah, untuk menerapkan hasil kajian ilmiah gerakan anti money politik pada pilkada serentak mendatang. Saat ini, konsep yang sudah direkomendasikan tersebut, sudah berhasil diterapkan di 22 desa, di Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian yang disampaikan Ketua ADIPSI Titin Purwaningsih dalam acara  ICOGISS 2019 International Conference on Governmence Innovation and Social Sciences yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Jember Jumat siang.

Kepada sejumlah wartawan Nining menjelaskan, money politik yang sudah dianggap biasa oleh seluruh kalangan masyarakat, pada setiap ajang pesta demokrasi, memang butuh waktu lama untuk meniadakannya. Sebab kalangan masyarakat sudah terlanjur menganggap politik uang merupakan hal yang biasa ada di setiap pesta demokrasi.

Meski demikian lanjut Nining, semua elemen masarakat harus berusaha meniadakan atau minimal meminimaliasinya. Sebab Nining menilai politik uang, hanya akan menjadi pendorong bagi pejabat terpilih untuk melakukan korupsi.

Untuk ADIPSI sendiri, tahun lalu sudah membuat kajian ilmiah untuk meminimalisasi terjadinya politik uang. Dan hajil kajian tersebut sudah direkomendasikan dan diterapkan di 22 desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nining berharap kepada pemerintah, agar rekomendasi tersebut bisa diterapkan pada ajang pilkada serentak mendatang di seluruh Provinsi di Indoensia. Sebab jika gerakannya hanya bersifat ke daerahan tidak akan memberikan dampak besar.

Lebih lanjut Nining menjelaskan, sebagai wadah yang baru dibentuk pada tahun 2011 lalu, ADIPSI bersama KAPSIPI Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesi, selain memeberikan rekomendasi terkait politik uang, juga sudah menghasilkan kajian ilmiah lainnya, seperti dalam bidang pangan dan bidang.

Selain itu ADIPSI dan KAPSIPI berkomitmen untuk terus menigkatkan kualitas dan profesionalitas dosen Ilmu Pemerintahan. Serta berupaya mendorong tiap Program Studi Ilmu Pemerintahan di seluruh perguruan tinggi se Indonesia, bisa memperoleh akreditasi minimal B.

(803 views)