Sejumlah wali murid Senin pagi mendatangi DPRD Jember, mengeluhkan sistem Penerimaan Peserta Didik baru atau PPDB SD-SMP, yang dinilai merugikan masyarakat. Pasca pertemuan ini pekan depan dprd akan menghadirkan Dinas Pendidikan, untuk dipertemukan langsung dengan wali murid.

Syafa salah satu wali murid asal Gebang, menyesalkan kebijakan Bupati Jember, yang serta merta mengadopsi Permendibud terkait PPDB tanpa memperhatikan kondisi di daerah, yakni 90 persen sistem zonasi dan 10 persen melalui jalur prestasi.

Harusnya menurut Syafa, Bupati memperhatikan kondisi dunia pendidikan di Kabupaten Jember, sehingga penerapan sistem zonasi tidak serta merta tetapi juga mempertimbangkan kondisi daerah. Syafa juga menilai penerapan zonasi murni seperti ini, sama sekali tidak menghargai jerih payah siswa, yang sudah mati-matian berupaya mengerjakan soal Ujian Nasional.

Hal senada diungkapkan wali murid asal kebonsari Isriady, yang mengaku juga mendapat keluhan serupa dari walimurid lainnya. Menurut Isriady penerapan sistem zonasi ini memicu orang tua siswa, berupaya memalsukan surat keterangan domisili agar anaknya diterima di sekolah yang diinginkan. Karena itu dirinya berharap DPRD juga melakukan kroscek kebenaran surat domisili yang dipakai untuk mendaftar.

Sementara Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nurhasan yang menemui perwakilan wali murid ini, membenarkan sistem zonasi yang diterapkan di Kabupaten Jember, sama persis dengan isi Permendikbud. Untuk menjelaskan lebih detail, dalam waktu dekat Komisi D akan mengundang Dinas Pendidikan untuk bertemu lngsung dengan perwakilan wali murid.

(578 views)