Hilangnya Nama Caleg Hanura Bisa Masuk Pelanggaran Etik dan Pidana

Dima Ahyar Anggota Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Jawa Timur yang merupakan jaringan mantan penyelenggara pemilu, menilai terdapat pelanggaran konstitusi dalas kasus hilangnya nama salah satu Caleg Hanura di Dapil 2. Selain terancam sanksi pelanggaran etik, dalam hal ini penyelenggara bisa juga terancam pidana.

Dima yang juga mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Jember ini menjelaskan, menghilangkan hak seseorang bisa masuk pelanggaran pidana. Tetapi prosesnya bisa saja meliputi persoalan administrasi dan etik. Karena dalam peristiwa Dapil 2 ini ada dua hal yang berbeda, yaitu surat suara rusak dan tetap dilanjutkannya proses rekapitulasi oleh KPU.

Bawaslu lanjut Dima, nantinya akan memilah persoalan misalnya pelanggaran terkait tata cara, mekanisme dan prosedur masuk pelanggaran administrasi. Jika ditemukan pelanggaran sumpah dan janji penyelenggara untuk melaksanakan proses secara baik dan benar, masuk pelanggaran etik. Apabila ditemukan unsur kesengajaan penghilangan hak warga negara, maka akan masuk kategori pelanggaran pidana.

Diberitakan sebelumnya meski sudah ditetapkan dalam DCT, Caleg Hanura nomor urut 5 di Dapil 2 atasnama Ariandri Shifa Laksono tidak tercantum dalam surat suara. Akibatnya saksi partai hanura jumadi menyatakan keberatan secara tertulis, dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara.

(258 views)