Mayoritas Perusahaan di Jember Belum Miliki PP dan PKB

Belum semua perusahaan di Jember memiliki Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama, sehingga konflik ketenagakerjaan di Jember masih cukup tinggi. Demikian disampaikan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Wilayah 5 Sholehudin Akbar.

Sholeh menjelaskan, sejak 2017 lalu kewenangan pengawasan tenaga kerja perusahaan sudah dialihkan ke Pemerintah Provinsi. Akan tetapi proses lahirnya peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama sebagai tolak ukur pengawasan, tetap berada di Disnakertrans Kabupaten.

Selain belum adanya PP dan PKB, lemahnya pengawasan juga akibat minimnya SDM yang ada. Untuk Kabupaten Jember saja dalam catatannya terdapat lebih dari 800 perusahaan, sedangkan tenaga pengawas yang dimilikinya hanya 2 orang.

Kondisi inilah menurut Sholeh yang menyebabkan pengawasan tidak bisa berjalan maksimal, karena tidak mungkin 2 orang terus berkeliling mengawasi 800 perusahaan. Sehingga wajar jika persoalan konflik ketenagakerjaan di Jember masih cukup tinggi.

(247 views)