Penilaian Kemendagri terhadap status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menempatkan Jember di urutan 143 nasional, sudah dapat diprediksi sebelumnya. Bahkan dengan peringkat tersebut, Jember menjadi juru kunci di Wilayah Eks Karesidenan Besuki, dibawah Kabupaten Bondowos dan Situbondo.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan yang juga Dosen FISIP Unej Rahmad Hidayat, masih sangat banyak kinerja Pemkab Jember yang kurang maksimal, khususnya di tingkat pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan administrasi kependudukan.

Bahkan lanjur Rahmad, banyak sekali Keputusan Bupati yang dinilai sebagai inovasi kebijakan, namun ternyata tidak memberikan dampak maksimal kepada masyarakat. Rahmat mencotohkan pelayanan satu ambulance satu desa, pelayanan telfon pengaduan adminduk, dan kebijakan sekolah gratis yang justru banyak dikeluhankan masyarakat.

Rahmad khawatir, kebijakan Bupati yang sebenarnya bagus dan di klaim sebagai inovasi, tidak direncanakan dengan matang dan dipersiapkan perangkatnya secara detail. Sehingga akibatnya kebijakan tersebut tidak berjalan maksimal, tetapi justru menyulitkan masyarakat.

Sebelumnya dalam Keputusan Kemendagri Nomor 100 Tahun 2018 terkait peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Jember berada di urutan 143. Sedangkan Kabupaten Banyuwangi berada di urutan ke 4, Bondowoso peringkat 99, Lumajang peringkat 100 dan Situbondo peringkat 132.

(1.539 views)