Penarikan Biaya Sewa Gunung Sadeng Tunggu Kajian BPKA

Meski wacana penarikan biaya sewa aset Pemkab Jember di Gunung Sadeng Kecamatan Puger sudah lama diwacanakan, namun sampai saat ini penarikan sewa tersebut belum bisa dilaksanakan. Sebab Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah atau BPKA masih proses melakukan kajian.

Kepada sejumlah wartawan Kepala Disperindag Jember Anas Maruf menjelaskan, memang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, harusnya Disperindag menarik sewa kepada para penambang batu kapur di Gunung Sadeng, yang merupakan salah satu aset milik Pemkab Jember.

Namun sampai hari ini BPKA selaku OPD yang berwenang mengelola aset daerah, masih dalam proses melakukan kajian dan penghitungan dengan melibatkan appraisal. Setelah proses ini selesai baru akan dibuatkan format bentuk kerjasama, dan penarikan biaya sewa kepada pengusaha tambang batu kapur di Gunung Sadeng Puger.

Lebih jauh Anas menjelaskan, selain biaya sewa mestinya pengusaha tambang kapur juga diharuskan membayar retribusi. Mengenai besarnya retribusi yang harus dibayar, Anas akan berkoordinasi dengan Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur, untuk meminta Acuan Standart Besaran Retribusi. Sebab Anas menilai nilai retribusi yang berlaku di Gunung Sadeng masih sangat rendah, dan tidak pernah ada kenaikan dari tahun ke tahun.

(656 views)