Pertanyakan transparansi pembagian paket pekerjaan penunjukan langsung Dinas PU Bina Marga dan Sumberdaya Air, beberapa aorang perwakilan masyarakat Jasa Konstruksi Kabupaten Jember Selasa siang mendatangi DPRD Jember. Mereka ditemui Pimpinan DPRD dan beberapa Anggota Komisi C.

Edi Prasetyo perwakilan masyarakat Jasa Konstruksi mengatakan, semula rekanan jasa konstruksi menyambut positif, perubahan mekanis yang dilakukan PU Bina Marga, yang dinilainya sudah sesuai aturan. Diantaranya melalui proses penyerahan company profil, pemeriksaan berkas administrasi dan sebagainya.

Namun ternyata meski sudah lolos verifikasi, banyak rekanan yang tidak mendapat pekerjaan tanpa ada penjelasan. Padahal jumlah paket pekerjaan jauh lebih banyak dibandingkan rekanan yang menyerahkan company profile.

Hal senada diungkapkan Fahrurrozi, yang mengaku tersinggung dengan pernyataan Kepala Dinas PU Bina Marga Rasyid Zakaria di media, yang mengatakan bahwa rekanan yang tidak mendapat paket, salah satunya karena memiliki catatan buruk di masa lalu.

Mestinya jika memang ada catatan buruk, Rasyid harus berani menunjukkan pekerjaan mana yang buruk, dan kenapa diterima ketika rekanan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Dinas PU Bina Marga.

Sementara menurut Anggota Komisi C DPRD Jember Rahmad Fachkurniawan, jumlah paket penunjukan langsung di Dinas PU Bina Marga sebetulnya cukup banyak. Bahkan jika menganut azas pemerataan masing-masing rekanan satu pekerjaan saja, masih ada sisa lebih dari 200 paket.

Semakin menjadi runyam ketika tidak ada keterbukaan dari Dinas PU Bina Marga, tentang alasan menolak rekanan yang sudah memenuhi kualifikasi. Harusnya PU Bina Marga memberikan penjelasan tertulis tentang alasannya menolak rekanan yang sudah mengikuti verifikasi.

Atas keluhan dari masyarakat Jasa Konstruksi ini, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaedi meminta Komisi C mengundang Sekkab dan Kepala Dinas PU Bina Marga beserta jajarannya, untuk dipertemukan dengan perwakilan masyarakat jasa konstruksi.

Sehingga informasi yang diterima dewan tidak hanya sepihak, tetapi juga ada penjelasan dari Sekkab dan Kepala Dinas PU Bina Marga.  Namun karena Komisi C dan Anggota Fraksi Golkar masih ada acara Bimtek, maka pertemuan baru bisa di gelar selasa pekan depan.

(951 views)