Plt Kepala BKSDM Akui Pengangkatan Camat Berdasarkan Masukan Baperjakan Kepada Bupati

Plt kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemkab Jember Joko Santoso, mengakui rapat Baperjakat tidak berhapan langsung dengan bupati. Tetapi hanya hasil rapat tersebut yang diserahkan kepada bupati melalui Plt Sekkab.

Demikian disampaikan Joko Santoso dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi A dan unsur pimpinan DPRD Jember Rabu siang, terkait dugaan banyaknya camat yang tidak memenuhi syarat sesuai perundang-undangan, seperti yang dilaporkan LSM Mina Bahari kepada DPRD Jember.

Hal ini disampaikan Joko menjawab pertanyaan koordinator LSM Mina Bahari, apakah sebelum dilakukannya pelantikan camat oleh bupati 3 Januari lalu, Baperjakat sudah memberikan masukan kepada bupati tentang undang-undang 23 tahun 2014 dan Permendagri.

Menurut Joko, dirinya selaku Plt kepala BKSDM hanya berwenang memberikan masukan terkait persoalan aturan ASN. Sementara untuk atura-aturan lain harusnya menjadi kewajiban Plt Sekkab menyampaikannya kepada bupati. Sebab menurut Joko, sebelum dilakukannya mutasi Baperjakat menggelar rapat, tetapi tidak langsung duduk bersama bupati. Namun hasil rapat tersebut kemudian disampaikan secara tertulis kepada bupati.

Sebelumnya LSM Mina Bahari melaporkan dugaan adanya puluhan camat yang dilantik oleh bupati 3 Januari lalu, diduga tidak memenuhi syarat sesuai undang-undang 23 tahun 2014 dan Permendagri 18. Diantaranya camat harus memiliki kemampuan dalam ilmu pemerintahan, yang dibuktikan dengan ijasah Diploma atau S-1 ilmu pemerintahan atau sertifikat diklat ke pamongprajaan.

(449 views)