Pimpinan Dewan Minta Klarifikasi Pansel Direksi Bumd

Pimpinan DPRD Jember akan memanggil panitia seleksi jajaran direksi perusahaan daerah, untuk meminta klarifikasi terkait adanya tudingan bahwa proses seleksi tidak transparan. Hal ini dilakukan sebelum pimpinan DPRD Jember memutuskan usulan Komisi C DPRD Jember untuk membentuk pansus.

Wakil ketua DPRD Jember Ayub Junaedi mengatakan, pihaknya tidak ingin mempersoalkan siapapun yang ditunjuk oleh bupati dalam jajaran direksi perusahaan daerah. Namun DPRD berkewajiban mengawal proses seleksi jajaran direksi perusahaan daerah, agar sesuai dengan slogan tegak lurus yang di sampaikan bupati.

Seperti yang dilaporkan Komisi C kepada pimpinan DPRD Jember, Pansel direksi BUMD dinilai tidak bekerja sesuai amanat perda BUMD yang ada. Bahkan jadwal pengumuman seleksi tidak jelas dan tidak diumumkan terbuka kepada publik. Hal ini dinilai melanggar hak asasi peserta seleksi, karena mereka terus digantung tanpa kejelasan selama 7 bulan, dengan memberikan uang jaminan kepada panitia senilai 25 juta rupiah per orang.

Lebih jauh Ayub menjelaskan, pimpinan DPRD akan meminta klarifikasi kepada pansel diantaranya terkait status dirut PDAM, yang informasinya saat mendaftar masih menjabat sebagai dirut PDAM di kabupaten lain, serta terkait pengalaman memimpin perusahaan minimal 5 tahun yang dimiliki oleh dirut PDP Kahyangan sesuai yang diamanatkan dalam perda PDP.

(460 views)