Kegaduhan Politik Di Jember Mendapat Perhatian Serius Komisi A DPRD Propinsi Jawa Timur

Kegaduhan politik yang terjadi di kabupaten Jember mendapat perhatian serius DPRD Propinsi Jawa Timur. Terkait persoalan ini Komisi A DPRD Propinsi memanggil kepala biro hukum dan biro kepegawaian Pemprov Jawa Timur.

Wakil ketua Komisi A DPRD Propinsi Jawa Timur Miftahul Ulum menjelaskan, awalnya DPRD Propinsi memaklumi kegaduhan akibat bupati melakukan mutasi kepala SMA-SMK, meski sudah bukan kewenangan kabupaten. DPRD Propinsi menilai kesalahan yang dilakukan karena bupati masih dalam proses adaptasi, dalam persoalan administrasi birokrasi.

Namun karena pelanggaran terhadap aturan terus dilakukan oleh bupati Jember, maka Komisi A DPRD Propinsi memanggil Kabiro Hukum dan Biro Kepegawaian Pemprov Jawa Timur. Dalam hearing tersebut disepakati Pemprov Jawa Timur akan memberikan surat peringatan kepada bupati Jember. Bahkan info terakhir draft surat peringatan yang dibuat oleh biro kepegawaian Pemprov Jawa Timur sudah berada di meja gubernur Sukarwo.

Sebelumnya pimpinan DPRD Jember menemui Gubernur Jawa Timur, salah satu agendanya untuk membahas kegaduhan politik di Jember yang tidak kunjung usai. Dalam pertemuan tersebut gubernur minta pimpinan DPRD Jember berkirim surat secara resmi, untuk menjadi dasar bagi dirinya memberikan surat peringatan kepada bupati Jember.

Menurut Gubernur, sesuai undang-undang laporan tertulis secara resmi dibutuhkan agar ada kepastian paling lambat 14 hari setelah surat peringatan tersebut dikirimkan ada tindak lanjut dari bupati.

(375 views)