Plt Kabag Hukum Akui Adanya Aturan Terkait Kriteria Pengangkatan Camat

Akibat Plt kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemkab Jember tidak hadir, rapat dengar pendapat antara pimpinan DPRD dan Komisi A bersama Plt Sekkab, Plt Kabag Hukum dan Plt Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Selasa siang ditunda.

Plt Kabag Hukum Pemkab Jember Isnaini Dwi Susanti dalam hearing mengakui adanya aturan, tentang kriteria PNS yang bisa menjabat sebagai camat. Bahkan Santi juga mengaku sudah memberikan masukan terkait beberapa aturan tersebut sebelum dilakukannya pelantikan camat 3 Januari lalu.

Dengan pertimbangan Pemkab Jember membutuhkan tenaga camat dengan segera, kondisi ini dikonsultasikan kepada Pemprov dan Kemendagri. Apalagi para camat yang dilantik sudah pernah mengikuti diklat ilmu pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan diklat Pemprov Jawa Timur.

Sementara ketua komisi A DPRD Jember Mashuri Haryanto mengatakan, meski sangat dibutuhkan bukan berarti diperbolehkan mengangkat camat yang tidak sesuai kriteria sesuai amanat undang-undang. Mashuri juga menilai penataan birokrasi di Jember masih carut marut, hingga mengakibatkan beberapa pelayanan publik terhenti.

Untuk itu lanjut Mashuri, tidak bisa hearing hanya dengan mendengarkan keterangan Plt Kabag Hukum saja. Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagai penanggung jawab, harus memberikan klarifikasi. Untuk itu hearing kemudian ditunda pekan depan untuk menghadirkan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Joko Santoso serta LSM Mina Bahari selaku pelapor.

(535 views)