Tolak Jawaban Bupati, Dewan Minta 7 x 24 Jam Jabatan Sekwan Dikembalikan

DPRD Jember memutuskan tidak dapat menerima jawaban tertulis bupati, atas interpelasi yang diajukan DPRD Jember. Dengan demikian DPRD meminta bupati melaksanakan undang-undang 23 tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016, dengan mengembalikan jabatan sekretaris DPRD Jember dalam waktu paling lambat 7 x 24 jam.

Demikian terungkap dari hasil rapat paripurna internal DPRD Jember Jumat pagi. Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni menjelaskan, jika dalam waktu 7 x 24 jam bupati belum melaksanakan rekomendasi tersebut, maka DPRD Jember akan mempertimbangkan penggunaan hak-hak konstitusi lainnya, bisa berupa penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat.

Menurut Thoif, keputusan DPRD tersebut sudah bersifat final secara kelembagaan, karena sudah melalui mekanisme rapat paripurna yang disetujui oleh seluruh anggota dewan. Salah satu alasannya lanjut Thoif, mekanisme pergantian sekretaris DPRD bersifat lex spesialist dan sudah jelas diatur dalam undang-undang, sehingga tidak perlu ditafsiri kembali.

Sebelumnya dalam jawaban bupati yang dibacakan Asisten 3 Pemkab Jember Joko Santoso, bupati berpendapat dirinya tidak pernah mencopot jabatan Sekretaris DPRD. Namun dengan berlakunya Perda SOTK yang baru, otomatis seluruh jabatan dinyatakan demisioner.

Apalagi Farouq sudah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Jember selama 5 tahun, dimana sesuai undang-undang ASN harus dilakukan penyegaran kembali.

(516 views)