Pemkab Dan DPRD Diharapkan Tidak Korbankan Kepentingan Publik

Pengamat kebijakan administrasi publik Universitas Jember Hermanto Rohman menilai, wajar jika legislatif memberikan koreksi terhadap kebijakan eksekutif yang dinilai menyimpang. Pemkab juga harus menjadikannya sebagai koreksi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Menurut Hermanto, saat ini memang banyak perubahan ketentuan-ketentuan hukum. Jika masukan yang dilakukan legislatif merupakan hal positif dan dikhawatirkan akan berdampak hukum di kemudian hari, sudah seharusnya menjadi koreksi bagi Pemkab. Sebab memang administratif hukum harus dijalankan.

Hermanto menilai tidak ada persoalan jika legislatif melakukan cek and balance terhadap eksekutif. Namun diharapkan cek and balance ini tidak sampai mengorbankan kepentingan yang lebih besar, terutama yang berakitan dengan kepentingan masyarakat.

Sementara terkait APBD Jember tahun 2017 menurut Hermanto bisa muncul banyak tafsir. Ada yang menilai harus kembali ke APBD tahun sebelumnya, ada juga yang menilai tetap bisa menggunakan APBD 2017.

Namun secara pribadi dirinya berpendapat APBD 2017 masih sah dipakai. Sebab substansi pembahasan APBD sudah dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif sebelum tahun 2017. Hanya saja saat ini ada koreksi guburnur yang harus dilaksanakan, sehingga harus ada penetapan kembali.

(488 views)