Wali Murid SMP Negeri 3 Mengadu Ke Dewan Terkait Penghentian Tambahan Pelajaran Di Sekolah

Sejumlah wali murid SMP Negeri 3 Jember Senin pagi mengadukan penghentian bimbingan pelajaran tambahan di sekolah, yang merupakan dampak kebijakan pendidikan gratis ke Komisi D Dprd Jember. Padahal tambahan pelajaran sangat dibutuhkan bagi siswa, untuk persiapan menghadapi ujian nasional.

Seperti diungkapkan Lukman Hakim, salah satu wali murid SMP Negeri 3 yang datang ke Komisi D DPRD Jember. Menurut Lukman, bimbingan pelajaran tambahan bagi siswa merupakan inisiatif wali murid, untuk menunjung persiapan anak-anaknya menghadapi ujian nasional. Bahkan orang tua siswa sama sekali tidak keberatan meski harus mengeluarkan biaya, tanpa ada paksaan dari pihak sekolah sekalipun.

Namun para orang tua siswa merasa kaget ketika pihak sekolah mengentikan kegiatan tambahan pelajaran, akibat progam pendidikan gratis yang dicanangkan bupati Jember. Sebab pihak sekolah tidak boleh lagi menerima sumbangan dalam bentuk apapun dan alasan apapun dari orang tua siswa. Lukman menilai progam pendidikan gratis ini bukannya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi justru membuat kualitas pendidikan menurun.

Hal senada disampaikan Eko Widodo. Menurut Eko ujian nasional yang akan dilakukan di SMP Negeri 3 Jember, sudah memakai sistem komputerisasi. Dengan ditiadakannya bimbingan belajar tentu akan sangat berpengaruh terhadap hasil ujian nasional siswa.

Sebab tidak ada satupun bimbingan belajar diluar sekolah, yang memiliki fasilitas peralatan komputer seperti yang dimiliki lembaga pendidikan formal. Untuk itu Eko meminta komisi D memfasilitasi keluhan para orang tua siswa ini, untuk diteruskan kepada pihak sekolah dan dinas pendidikan.

Sementara ketua Komisi D DPRD Jember Mohammad Hafidi menyampaikan, kondisi seperti ini memang sudah terbaca oleh Komisi D sejak lama. Anak didik yang mestinya saat ini mendapat bimbingan belajar tambahan untuk persiapan Unas, justru terganjal progam pendidikan gratis.

Padahal progam pendidikan gratis yang di gembar-gemborkan bupati sendiri, hingga kini belum jelas konspenya seperti apa. Hafidi berjanji dalam waktu dua hari kedepan, Komisi D akan mengundang pihak SMP Negeri 3, dinas pendidikan dan orang tua siswa untuk membahas persoalan ini.

(626 views)