Tidak Siap Laksanakan Perda OPD Pelayanan Publik Di Jember Lumpuh

Selain terjadi persoalan terkait gaji PNS, beberapa pelayanan publik di Jember juga terganggu, akibat ketidaksiapan pemkab Jember melaksanakan Perda Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Diantaranya terhentinya pelayanan di Badan Pendapatan Daerah.

Seperti diungkapkan Gus Firjaun Balaman warga Talangsari, yang tidak bisa mendapat pelayanan dari Bapenda karena terjadinya perubahan OPD. Putra almarhum Kyai Ahmad Siddiq ini menceritakan, Selasa siang dirinya mendatangi kantor Bapenda untuk meminta bukti pelunasan PBB miliknya.

Namun petugas di Banpenda tidak bisa memberikannya, dengan alasan adanya perubahan OPD. Sehingga segala administrasi yang dulunya atasnama Dinas Pendapatan Daerah, pasca ditetapkannya Perda OPD harus diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Petugas Bapenda menjanjikan baru bisa memberikan bukti pelunasan PBB tersebut beberapa hari yang akan datang.

Sementara wakil ketua DPRD Jember Ayub Junaedi mengatakan, setelah mendapatkan keluhan ini dirinya langsung mengkonfirmasi Bapenda. Ternyata persoalan ini memang terjadi akibat ketidaksiapan Pemkab Jember melaksanakan Perda OPD.

Mestinya lanjut Ayub, pasca ditetapkannya perda OPD pertengahan November lalu, Pemkab Jember harusnya mulai melakukan sejumlah persiapan, termasuk persiapan perubahan administrasi. Sehingga ketika memasuki awal tahun anggaran dan Perda OPD tersebut berlaku efektif tidak menimbulkan persoalan.

Lebih jauh Ayub menjelaskan, jika kepala daerah memahami isi PP 18 tahun 2017, tentu persoalan semacam ini tidak akan terjadi. Pemerintah pusat menurut Ayub sangat paham, jika dilakukan secara mendadak tentu akan menjadi sulit.

Karena itulah dalam PP 18 ada sejumlah solusi yang mestinya ditaati oleh kepala daerah. Jika sudah seperti ini menurut Ayub, terlihat seolah-olah di kabupaten Jember sedang terjadi stag administrasi akibat kekosongan pemerintahan.

(528 views)