Bupati Nilai Hibah Warung Rakyat Berjaringan Tidak Harus Dengan Proposal

Warung yang akan menerima bantuan dalam progam warung rakyat berjaringan tidak harus mengajukan proposal, sebagaimana progam hibah dan bansos. Demikian disampaikan bupati Jember Faida kepada sejumlah wartawan.

Menurut Faida, warung-warung yang akan menerima bantuan sudah dipilih melalui proses survey dengan kriteria tertentu. Diantaranya menual produk lokal, dan sudah menjalankan sisitem administrasi meski masih sederhana.

Namun jika kemudian ternyata DPRD menghendaki harus menggunakan proposal sebagaimana ketentuan dalam penyaluran dana hibah dan bansos, maka pemkab Jember siap menjalankannya.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program warung rakyat berjaringan tersebut lanjut Faida, selain untuk bantuan bentuk barang, sebagian juga untuk kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik warung.

Faida berharap sejumlah warung rakyat berjaringan yang selama ini hanya menjual rokok dan sejenisnya, kedepan bisa menjual 17 barang kebutuhan pokok, untuk mengimbangi keberadaan toko modern berjaringan di sekitarnya.

Sementara badan anggaran DPRD Jember berpatokan kepada peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos, yang menyebutkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum minimal 3 tahun dan terdaftar serta memenuhi syarat.

Sebab meski progam warung berjaringan masuk dalam kategori belanja langsung, barang yang diberikan sebagai bantuan akan dihibahkan menjadi aset pemilik warung. Sehingga sebelum disalurkan harus didahului dengan proposal pengajuan.

(353 views)