Percepatan Akses Keuangan Tidak Harus Bertumpu Kepada APBD

merealisasikan percepatan akses keuangan daerah tidak harus bertumpu kepada dana APBD. Tetapi bisa juga dilakukan dengan memanfaatkan potensi keuangan pihak ketiga, yang selama ini juga menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Demikian disampaikan ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan pusat Muliaman. Menurut Muliaman, masing-masing daerah tentu memiliki progam berbeda untuk percepatan akses keuangan. Ada yang melalui progam seribu warung berjaringan, bantuan terhadap pelaku UMKM, pemberdayaan nelayan ataupun progam peningkatan ekonomi masyarakat lainnya.

Namun untuk merealisasikan progam tersebut tidak harus bertumpu pada APBD. Tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD bisa membuka jalan dengan melibatkan pihak ketiga seperti perbankan dan sektor swasta lainnya. Muliaman mencontohkan TPAKD bisa minta perbankan memberikan kredit lunak kepada pelaku UMKM, atau bisa juga dengan memanfaatkan dana csr pihak ketiga.

Pemikiran Muliaman ini senada dengan pandangan Badan Anggaran DPRD Jember, yang sempat mempersoalkan bantuan terhadap 500 toko rakyat dan warung kopi berjaringan di kabupaten Jember. Badan anggaran menilai progam tersebut terlalu menghambur-hamburkan anggaran.

Jika sebelumnya dengan asumsi setiap warung mendapat bantuan 36 juta rupiah, Disperindag esdm mengajukan alokasi anggaran 15 milyar rupiah dari APBD 2017. Namun badan anggaran memangkasnya hingga menjadi 15 juta rupiah tiap warung. Itupun masih harus melalui seleksi cukup ketat, tidak hanya berdasarkan pendataan tetapi juga harus dilengkapi proposal pengajuan dari calon penerima.

(377 views)