FKB Nilai Pelantikan Pejabat Eselon 2 Pekan Lalu Cacat Hukum

Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember menilai, pelantikan pejabat eselon 2 yang dilakukan bupati Jumat pekan lalu cacat hukum. Bahkan FKB menilai bupati telah melakukan pembangkangan terhadap undang-undang.

Hal ini disampaikan juru bicara FKB DPRD Jember Ayub Junaedi, ketika membacakan pandangan akhir fraksi kebangkitan bangsa dalam paripurna penetapan P-APBD 2016 Selasa malam.

FKB menilai dengan dilakukannya pelantikan pejabat eselon 2 saat perda SOTK belum disahkan, merupakan bentuk ketidakpatuhan bupati terhadap undang-undang 23 dan PP 16 tahun 2016. FKB menyesalkan pembangkangan ini dilakukan, justru disaat tim anggaran eksekutif dan badan anggaran DPRD melakukan pembahasan P-APBD.

Terkait pengesahan P-APBD 2016 Selasa malam, FKB menilai hanya untuk mengugurkan kewajiban saja, namun tidak akan membawa dampak maksimal terhadap pembangunan. Sebab baru pertama kalinya dalam sejarah kabupaten Jember, akibat pengajuan dari eksekutif terlambat perubahan APBD di sahkan di akhir tahun anggaran. Padahal seharusnya akhir tahun merupakan waktu untuk membahasan APBD tahun berikutnya.

(282 views)