Pemprov Minta Pemkab Tidak Membuat Kegaduhan

Pemprov Jawa Timur minta pemkab Jember tidak terus menerus membuat kegaduhan. Sebab jika roda pemerintahan tersedat seperti saat ini, masyarakat Jember secara luas yang akan menjadi korban.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur Himawan Estu Bagijo mengatakan, pemerintah mulai dari tingkat pusat dan propinsi membuat regulasi sebenarnya agar tidak terjadi kegaduhan. Tetapi jika aturan-aturan tersebut dilanggar, tentu saja akan menimbulkan persoalan yang pada akhirnya menyulitkan bupati sendiri.

Himawan mencontohkan polemik mutasi pejabat yang dilakukan bupati Jember, yang akhirnya menimbulkan sejumlah pembahasan anggaran terhenti. Jika undang-undang 23 tahun 2014, intruksi Mendagri dan surat edaran Badan Kepegawaian Negara diikuti, perselisihan pendapat antara bupati dengan DPRD tentu tidak akan terjadi.

Solusi untuk mengatasi kegaduhan antara DPRD dan bupati ini, Himawan menyarankan pimpinan DPRD berkirim surat resmi kepada gubernur agar segera dilakukan pembinaan. Sehingga gubernur akan memanggil bupati dan DPRD untuk duduk satu meja, agar tidak terus menerus terjadi perselisihan.

(273 views)