Anggaran BAKESBANGPOL Tetap Di Bebankan APBD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang seharusnya sudah ditarik kewenangannya oleh Daerah, belum bisa dilaksanakan saat ini. Sehingga tahun 2017 mendatang KESBANGPOL masih tetap manjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan beban anggaran APBD.

Demikian disampaikan Kepala BAKESBANGPOL Jember Widi Prasetyo, dalam pembahasan RAPERDA SOTK bersama PANSUS 1 DPRD Jember selasa siang. Menurut Widi, memang seluruh Kepala BAKESBANGPOL se Indonesia sempat kebingungan, ketika Pemerintah Pusat belum memberikan kejelasan status KESBANGPOL.

Dalam koordinasi terakhir KESBANGPOL kepada KEMENDAGRI 3 Oktober lalu, diperoleh kesimpulan bahwa KESBANGPOL tetap menjalankan tugasnya, dengan anggaran yang dibebankan kepada APBD Kabupaten dan Kota, sampai peraturan tentang urusan pemerintahan umum diundangkan.

Lebih jauh Widi menjelaskan, dirinya juga sempat bertanya kepada Kepala Biro Hukum KEMENDAGRI, apakah tidak salah jika Bupati dan DPRD Kabupaten memasukkan KESBANGPOL dalam Struktur Organisasi di Daerah.

Ternyata dipastikan bahwa hal tersebut tidak menyalahi aturan, karena dasar rujukannya adalah peraturan pemerintah. Sehingga jika terjadi kesalahan, maka kesalahan tersebut bukan pada Bupati dan DPRD.

Sigit

(400 views)