Tentang FKB Dan Gerindra Pertanyakan Dasar Bupati Melakukan Mutasi Pejabat

Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Gerindra DPRD Jember, nilai mutasi 13 orang pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang dilakukan oleh bupati Rabu siang, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo dalam pandangan umum fraksi Kamis siang mengatakan, berdasarkan PP 18 Tahun 2016, pengisian jabatan baru boleh dilakukan setelah Perda SOTK diundangkan.
Sementara dalam PP 18 Tahun 2016 juga menyebutkan, batas waktu di tetapkannya Perda SOTK paling lambat 6 bulan setelah PP 18 diundangkan. Artinya, batas akhir penetapan Perda SOTK pada tanggal 9 Desember mendatang.
Hal senada diungkapkan Supardi, juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember. Dalam pandangan umumnya, FKB mempertanyakan dasar hukum yang dipakai oleh bupati, untuk melakukan mutasi dan pengisian jabatan sebelum di tetapkannya Perda SOTK.
Jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jember ini, akan diberikan dalam rapat paripurna Senin pekan depan. Diberitakan sebelumnya, Bupati Jember Faida Rabu siang melantik 13 orang pejabat, untuk menduduki posisi baru.
Menurut Faida mutasi dan pelantikan pejabat ini sudah sesuai prosedur yang berlaku, dengan memperhatikan masukan dari Badan Perencanaan Jabatan dan Pangkat. Faida juga mengaku sudah mendapat ijin dari mendagri, untuk melakukan mutasi jabatan tersebut. Sedangkan untuk mutasi pejabat eselon 2, akan dilakukan dalam waktu secepatnya melalui proses assesment.
Sigit

(392 views)