Pengembalian Raperda SOTK Bukan Hanya Gara-Gara Naskah Akademik

Pengembalian Draft Raperda SOTK ke Pemkab Jember, bukan semata karena naskah akademik yang dianggap bermasalah, tetapi juga terjadi kesalahan dalam sistematika penyusunan Draft Raperda SOTK.

Staf Ahli DPRD Jember Djayus menjelaskan, selama ini opini yang berkembang di masyarakat Raperda SOTK dikembalikan, hanya karena naskah akademik yang patut diduga merupakan hasil plagiasi. Padahal sesungguhnya bukan hanya persoalan itu saja. Tetapi konten dan sistematikan draft raperda juga tidak sesuai dengan undang-undang.

Padahal menurut Jayus, untuk sistematikan penyusunan perda apapun termasuk SOTK, sudah diatur jelas dan detail dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011. Sehingga ketika undang-undang tersebut disahkan, siapapun wajib mematuhinya termasuk DPRD dan pemerintah daerah.

Karena DPRD menilai draft raperda beserta naskah akademiknya bermasalah inilah kemudian dikembalikan kepada Pemkab Jember untuk diperbaiki. Jadi DPRD bukan berniat menghambat, tetapi DPRD hanya tidak mau menjadi bagian dari pelaku pelanggaran undang-undang.

Hal senada diungkapkan Staf Ahli DPRD Jember Agus Lutfi. Lutfi melihat adanya ketidak sesuaian dalam menentukan klasifikasi SKPD dalam draft raperda, jika dilihat dari beban kerja SKPD tersebut. Ketika coba di cek, ternyata alasan penentuan klasifikasi tersebut tidak tercantum dalam naskah akademik.

Disinilah menurut Lutfi, perlunya naskah akademik itu dibuat. Sehingga tidak benar asumsi masyarakat yang mengatakan naskah akademik itu tidak penting. Sebab justru di dalam naskah akademik inilah yang nantinya bisa menjadi dasar batang tubuh raperda.

Sigit

(292 views)