Ketua Komisi B Tegaskan Penghentian Operasional Tambak Harus Melalui Kajian Ilmiah

Penghentian operasional tambak puger tidak seharusnya dilakukan oleh camat dan juga harus melalui kajian ilmiah, sehingga jelas apa yang menjadi latar belakang penghentian tersebut.

Ketua Komisi B Dprd Jember Bukri mengatakan memang semestinya camat tidak memiliki kewenangan menghentikan operasional tambak puger apalagi hanya berdasarkan perintah lisan, tetapi kewenangan menghentikan merupakan ranah bupati.

Bahkan lanjut Bukri, penghentian operasional tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa adanya kajian ilmiah yang mendasari, jika memang berbahaya bagi masyarakat atau lingkungan, bukri mempersilahkan bupati menutup tambak tersebut, tetapi tentu saja harus ada kajian ilmiah dan dasar hukum yang jelas.
Sebelumnya Plt Camat Puger Roni Herman Baza mengeluarkan surat perintah penghentian sementara operasional tambak puger, menurut roni penghentian ini dilakukan berdasarkan perintah lisan bupati setelah menerima aspirasi dari 10 orang warga yang merasa keberatan dengan keberadaan tambak tersebut.

Sementara direktur PT. Pandawa lima selaku investor tambak Roni Alfianus menilai surat pengehentian yang dikeluarkan camat tidak memiliki dasar yang jelas sehingga dirinya menganggap surat tersebut tidak pernah ada, karenanya pembangunan tambak akan terus dilakukan.

Roni mengaku tidak keberatan jika memang bupati menghentikan operasional tambaknya, tetapi penghentian tersebut dilakukan secara resmi dengan alasan yang jelas sehingga pihaknya juga bisa menanggapi secara resmi pula.

(262 views)