Pemkab Disarankan Segera Bentuk BUMD Tambang

Pemkab Jember disarankan segera bentuk Badan Usaha Milik Daerah Pertambangan, sebagai langkah antisipasi jika tambang emas Silo tidak lagi bisa ditangguhkan. BUMD ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tawar pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Mantan Ketua Pansus Tambang DPRD Propinsi Jawa Timur Hadinudin mengatakan, secara pribadi dirinya tidak terlalu setuju dilakukannya penambangan di Kecamatan Silo. Namun segala langkah antisipasi tetap harus dilakukan, seandainya masalah ini tidak bisa lagi ditangguhkan.

Pemkab tidak perlu menunggu desakan pemerintah pusat untuk mempersiapkan perangkat kelembagaan. Jika memang tidak ada tambang emas, BUMD Tambang tetap bisa mengurus Galian C seperti kapur dan pasir yang selama ini sudah berjalan.

Lebih jauh Hadi menjelaskan, dalam RTRW Propinsi Jawa Timur, Silo merupakan kawasan hutan lindung. Namun yang perlu diingat, regulasi ada pada pemerintah pusat. Bisa saja status hutan lindung diturunkan menjadi hutan produksi seperti di Banyuwangi, sehingga bisa dilakukan penambangan.

Diberitakan sebelumnya, cadangan emas nasional di Kawasan Pongkor Kabupaten Bogor saat ini sudah menipis. Diperkirakan tahun 2019 mendatang cadangan emas tersebut habis. Bahkan PT. Aneka Tambang sejak 2015 lalu, sudah mengajukan ijin tambang emas di Kawasan Silo. Untuk menerbitkan ijin tersebut, Gurbnur Jawa Timur hanya tinggal menunggu rekomendasi persetujuan dari Bupati Jember.

Sigit

(370 views)