BKD Nyatakan Ribuan Tenaga Honorer Di Jember Di Rekrut Secara Ilegal

Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Jember, menyatakan ribuan tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemkab Jember, di rekrut oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah, tanpa melalui prosedur yang benar. Sehingga ribuan tenaga honorer tersebut bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam rapat antara Pansus DPRD Jember bersama Tim RPJMD Selasa siang, Anggota Pansus DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan Agus Sofyan, mempertanyakan nasib ribuan tenaga honorer, yang masih mendapatkan gaji dibawah upah minimum kabupaten.

Agus menilai upah yang diberikan kepada tenaga honorer tersebut tidak manusiawi, padahal ada diantara mereka yang sudah mengabdi selama puluhan tahun kepada Pemkab Jember. Untuk itu Agus meminta Pemkab Jember lebih memperhatikan kesejahteraan seleuruh tenaga honorer.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Jember Joko Santoso mengatakan, sejauh ini tenaga honorer yang menjadi tanggung jawab Pemkab Jember, hanya tersisa 21 orang. Joko juga memastikan 21 orang tersebut dipastikan sudah mendapatkan gaji diatas UMK.

Sementara ribuan tenaga honorer yang dipertanyakan oleh Agus Sofyan, bukan menjadi kewenangan Pemkab Jember, karena di rekrut oleh masing-masing SKPD, tanpa melalui prosedur yang ada. Padahal jika merujuk pada PP 48 tahun 2014, jelas-jelas SKPD di larang mengangkat tenaga honorer. Namun realita dilapangan, banyak sekali tenaga honorer yang diangkat oleh SKPD, yang akhirnya mereka mendapatkan gaji tidak manusiawi.

Atas kondisi ini Joko meminta kepada semua pihak termasuk Pansus DPRD Jember, membedakan mana yang masuk kategori tenaga honorer resmi, dan mana yang masuk kategori tenaga honorer diluar tanggung jawab Pemkab Jember. Sebab tidak bisa semua tenaga honorer dibebankan kepada APBD Kabupaten Jember.

(399 views)