Pemkab Diminta Memperjelas Status Pengelolaan Payangan

Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri, mendesak Pemkab melalui SKPD terkait, segera melakukan inventarisasi aset yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satu diantaranya di kawasan Payangan.

Menurut Bukri, saat ini informasi yang diperolehnya, Payangan sudah dikuasai perorangan, dan berpotensi menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Bahkan di Payangan sudah dibangun beberapa fasilitas wisata oleh perorangan, karena dianggap Pemkab tidak mampu mengelola Payangan dengan baik.

Untuk itu lanjut Bukri, perlu adanya penegasan dari Pemkab Jember, seperti apa status pengelolaan Payangan, yang mestinya bisa memberikan pemasukan bagi daerah. Bahkan jika terus dibiarkan, Bukri khawatir konflik sosial akan semakin meluas.

Lebih jauh Bukri mengatakan, memperjelas status pengelolaan Payangan bukan hanya terkait pendapatan daerah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Jember. Jangan sampai karena persoalan ini konflik sosial meluas dan berkepanjangan.

(284 views)