Kebijakan Sekolah Gratis Diharapkan Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Jember, berharap kebijakan sekolah gratis yang akan dimulai pada tahun ajaran baru ini, tidak bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cahyaning Indriasari mengatakan, sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, seluruh guru swasta dan honorer baik di sekolah swasta maupun negeri, wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sebenarnya kata Cahyaning, Pemkab Jember telah mengeluarkan instruksi, agar sekolah diwajibkan mendaftarkan guru swasta maupun honorer, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dia mengaku khawatir, akibat kebijakan sekolah gratis itu, sekolah dilarang meminta sumbangan, dan sekolah tidak mampu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan

Seperti diberitakan sebelumnya, 24 guru honorer SMA negeri favorit di Jember, berhenti menjadi peserta BPJS Ketengakerjaan. Hal itu disebabkan karena sekolah tidak lagi bisa meminta sumbangan, untuk membayar iuran BPJS itu.

(1.192 views)