Perhutani Sarankan Pemkab Datangi Kemenhut Untuk Memperjelas Lahan JLS

Kepala Perhutani Jember Johan Suryoputro, menyarankan Pemkab Jember menemui Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, untuk memperjelas urusan lahan hutan yang akan dilalui Jalur Lintas Selatan.

Johan mengaku sudah memberikan saran kepada Wakil Bupati dan Kepala Dinas PU Bina Marga, untuk segera memperjelas mekanisme perijinan. Sebab dalam PP No 105 Tahun 2015 menyebutkan, Pemkab tidak perlu lagi menyediakan lahan pengganti. Hanya saja status jalan tersebut tetap menjadi kawasan hutan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Namun Januari 2016 muncul surat perpanjangan ijin dari Menteri Kehutanan, yang menyebutkan Pemkab harus menyediakan lahan pengganti. Padahal peraturan pemerintah kedudukannya diatas surat ijin menteri. Johan menyarankan agar Pemkab meminta diskresi kepada Menteri Kehutanan, agar tidak perlu mengganti tegakan. Sehingga anggarannya bisa digunakan untuk pembebasan lahan milik masyarakat.

Johan mengaku dirinya juga ingin mendorong agar pembangunan Jalur Lintas Selatan di Jember cepat selesai. Sebab JLS merupakan progam pemerintah pusat yang sudah cukup lama, yakni sejak tahun 2004 lalu. Proses pembangunan JLS paling cepat selesai di wilayah Kabupaten Pacitan pada tahun 2014 lalu, yang kebetulan saat itu dirinya menjabat sebagai Kepala Perhutani Pacitan.

Ubntuk di Jember menurut Johan, kawasan hutan yang akan terdampak JLS seluas 74 hektar, dengan panjang jalan kurang lebih 30 kilometer dan lebar jalan 24 meter.

(381 views)